Ahmad Habil Marati

  Bab 15: Pendidikan Ekonomi Pancasila-Islam dan Pembentukan Karakter Materialisme, hedonisme, dan individualisme yang berkembang dalam masyarakat kontemporer dinilai dibandingkan dengan nilai-nilai Pancasila-Islam, karena mereduksi manusia menjadi sekedar konsumen dan pengejar kepuasan materi pada saat tertentu. Pendidikan ekonomi berkarakter perlu menanamkan akhlaq al-karimah sekaligus jiwa kebangsaan, agar generasi muda memahami aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada bangsa, bukan semata-mata sarana mengumpulkan kekayaan pribadi. Kurikulum ekonomi integratif perlu dikembangkan di perguruan tinggi Indonesia, melibatkan peran pesantren, perguruan tinggi Islam, dan universitas nasional dalam mencetak SDM ekonomi yang berkarakter—generasi penerus sebagai agen transformasi sistem ekonomi berkeadilan, dengan kurikulum yang memadukan literasi ekonomi modern (analisis data, keuangan digital) dengan landasan etika muamalah dan kecintaan yang kokoh

  Bab 14: Kebijakan Ekonomi Integratif dalam Kerangka Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan penguasaan negara atas cabang produksi vital—selaras dengan prinsip ekonomi Islam yang menekan kepemilikan bertingkat dan larangan monopoli. Regulasi ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang meskipun masih menghadapi tantangan harmonisasi hukum, terutama dalam hal regulasi kepastian lintas sektor keuangan dan komersial. Negara menjamin dharuriyat (kebutuhan pokok) warganya, sejalan dengan mandat konstitusi tentang fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara negara. Kebijakan industri halal nasional menjadi agenda strategi pembangunan, dengan target penguatan rantai pasok halal dari hulu ke hilir. Reformasi kelembagaan OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI diperlukan agar seluruh ekosistem ini terintegrasi secara efektif, termasuk sinkronisasi data dan kebijakan lintas lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi

  Bab 13 : Model-Model Ekonomi Alternatif dan Relevansinya Ekonomi sosial pasar Jerman menawarkan pelajaran soal regulasi pasar yang berpihak sosial, dengan penekanan pada kesepakatan tripartit antara negara, pengusaha, dan serikat pekerja. Model kesejahteraan Skandinavia menunjukkan bagaimana demokrasi ekonomi dapat berjalan melalui pertumbuhan tinggi, melalui kombinasi pajak tinggi dan jaminan sosial universal. Teori dependensia Amerika Latin memberi peringatan tentang bahaya ketergantungan struktural terhadap negara maju, relevan bagi Indonesia dalam menetapkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam agar tidak terjebak dalam perangkap negara pengekspor bahan mentah semata. Keuangan sosial Islam menjadi tren global yang relevan bagi Indonesia, dengan pertumbuhan sukuk hijau dan wakaf produktif di berbagai negara Muslim. Konvergensi antara SDGs dan maqashid syariah menegaskan bahwa tujuan pembangunan global dan nilai Islam tidak bertentangan—keduanya sama-sama menekankan pengentasa...

  Bab 12: Wakaf, Zakat, dan Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan Koperasi syariah memadukan asas kekeluargaan dengan akad syirkah. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi sekaligus penguatan modal usaha rakyat. Wakaf produktif menjadi investasi sosial lintas generasi. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai lembaga keuangan mikro berbasis komunitas. Infaq dan shadaqah melengkapi ekosistem melalui kedermawanan sukarela. Integrasi kelembagaan antara koperasi, BMT, zakat, dan wakaf dalam satu ekosistem menjadi kunci penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan—sebuah model di mana dana zakat produktif dapat disalurkan melalui BMT sebagai modal usaha mikro, sementara aset wakaf produktif menyediakan infrastruktur usaha jangka panjang bagi anggota koperasi, menciptakan siklus pemberdayaan yang saling memperkuat antarlembaga.

  Bab 11: Sistem Fiskal Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan A–B. Perbandingan dan Dualisme Kewajiban Fiskal Pajak (dharibah) dan zakat berjalan berdampingan sebagai dua jenis kewajiban fiskal dengan dasar filosofis yang berbeda namun tujuan yang selaras: pembiayaan kepentingan publik—pajak berbasis kontrak sosial kewarganegaraan, zakat berbasis kewajiban spiritual bagi umat Muslim yang mampu. C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik Konsep bait al-mal klasik menjadi preseden historis bagi pengelolaan APBN yang berorientasi pada keadilan, di mana pengeluaran negara diprioritaskan bagi kelompok yang paling membutuhkan sebelum kepentingan sektor lain. D–F. Instrumen Fiskal Integratif dan Reformasi Kombinasi pajak progresif dan zakat produktif ditawarkan sebagai solusi atas kemiskinan dan ketimpangan, menuju konstruksi sistem fiskal nasional berbasis nilai yang mewujudkan cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negeri yang makmur dan diridhai Tuhan)—sebuah visi fiskal yang me...

  Bab 10: Sistem Keuangan dan Moneter Integratif A–C. Kritik Sistem Konvensional, Larangan Riba, dan Perbankan Syariah Sistem berbasis keuangan bunga dikritik karena menciptakan ketimpangan struktural dan krisis yang berulang. Perbankan syariah, dengan skema bagi hasil (mudharabah, musyarakah), ditawarkan sebagai instrumen demokrasi keuangan yang lebih adil karena risiko dan keuntungan di bagi bersama, tidak dibebankan sepihak kepada peminjam—sebuah prinsip yang secara struktural mengurangi kerentanan sistemik terhadap gagal bayar berantai sama yang terjadi dalam krisis finansial berbasis bunga. D. Inklusi Keuangan: Menjangkau Mustadh'afin Lembaga keuangan mikro syariah dirancang untuk menjangkau kelompok lemah (mustadh'afin) yang tidak terlayani sistem perbankan konvensional, melalui skema pembiayaan tanpa agunan berat dan pendampingan usaha yang lebih inklusif. E. Kebijakan Moneter dalam Perspektif Integratif Stabilitas harga harus diselaraskan dengan keadilan distribusi, buk...