Bab 4: Sistem Ekonomi—Kerangka Konseptual Terpadu

 

Bab 4: Sistem Ekonomi—Kerangka Konseptual Terpadu

A. Definisi dan Unsur-Unsur Sistem Ekonomi: Perspektif Komparatif

Sistem ekonomi didefinisikan melalui tiga unsur pokok: struktur kepemilikan, mekanisme alokasi sumber daya, dan tujuan yang ingin dicapai. Perbandingan kapitalisme, sosialisme, ekonomi Islam, dan ekonomi Pancasila pada ketiga unsur ini menjadi dasar analisis integratif berikutnya.

Struktur kepemilikan menjawab pertanyaan "siapa yang berhak menguasai sumber daya produktif?"; mekanisme alokasi menjawab "bagaimana sumber daya didistribusikan antara pelaku ekonomi?" (melalui pasar, komando pusat, atau kombinasi keduanya); sedangkan tujuan sistem menjawab "untuk apa aktivitas ekonomi berlangsung?" (akumulasi kapital, kesetaraan mutlak, atau kesejahteraan holistik). Unsur ketiga ini saling berkelindan—pilihan pada satu unsur akan membatasi pilihan pada unsur lainnya. Kerangka analitis inilah yang digunakan untuk memetakan posisi unik sistem ekonomi Pancasila-Islam di antara sistem-sistem ekonomi besar dunia.

B. Kritik terhadap Kapitalisme dan Sosialisme: Suara Pancasila dan Islam

Kapitalisme dikritik karena menumbuhkan kepemilikan individu tanpa batas dan mekanisme pasar bebas yang rentan terhadap eksploitasi. Sosialisme dikritik karena penghapusan kepemilikan pribadi yang mengingkari fitrah manusia. Baik Pancasila maupun Islam menolak kedua ekstrem ini dan menawarkan jalan yang menyeimbangkan kepemilikan individu, kolektif, dan negara.

Kritik terhadap kapitalisme dalam tradisi ekonomi Islam dicabut pada larangan riba, gharar, dan monopoli yang secara struktural mencegah akumulasi kekayaan tanpa batas di tangan segelintir orang. Sementara kritik Pancasila terhadap kapitalisme tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas cabang produksi vital, sebagai koreksi terhadap logika pasar bebas murni. Di sisi lain, kritik terhadap sosialisme dalam tradisi Islam bersumber dari pengakuan tegas terhadap hak milik pribadi sebagai bagian dari fitrah manusia (selama diperoleh secara halal dan digunakan secara bertanggung jawab), sementara Pancasila menolak sentralisasi ekonomi absolut karena bertentangan dengan semangat demokrasi ekonomi yang menghargai partisipasi individu dan kelompok.

C. Ekonomi Islam sebagai “Sistem Sendiri”: Relevansinya dengan Posisi Ekonomi Pancasila

Para ekonom Islam klasik hingga kontemporer (seperti Baqir Sadr) telah lama mengklaim ekonomi Islam sebagai sistem sui generis—bukan varian kapitalisme atau sosialisme. Klaim serupa juga dikemukakan para penggagas ekonomi Pancasila (Mubyarto, Sri-Edi Swasono). Kesamaan klaim orisinalitas ini menjadi jembatan konseptualisasi bagi sintesis keduanya.

Muhammad Baqir al-Sadr, dalam karya monumentalnya Iqtishaduna (Ekonomi Kita), menegaskan bahwa ekonomi Islam bukanlah “ilmu” (sains) dalam pengertian positivistik yang bebas nilai, melainkan “doktrin” (madhhab) yang lahir dari pandangan dunia Islam tentang manusia, harta, dan keadilan. Argumen serupa dikemukakan Mubyarto ketika merumuskan ekonomi Pancasila bukan sekedar “ekonomi campuran” (mixed economy) antara kapitalisme dan sosialisme, melainkan sistem yang dihapuskan pada nilai-nilai kekeluargaan asli Indonesia. Kesamaan struktur argumentasi ini—penolakan terhadap dikotomi kapitalisme-sosialisme dan penegasan orisinalitas berdasarkan nilai—anggota ruang metodologis yang sah bagi upaya mensintesiskan keduanya tanpa mereduksi salah satu lainnya menjadi sekadar variasi dari yang lain.

D. Titik-Titik Persamaan Mendasar: Moralitas, Keadilan, dan Penolakan Eksploitasi

Keduanya sepakat bahwa ekonomi tidak bebas nilai (value-free)—moralitas harus menjadi kerangka yang membatasi aktivitas ekonomi, keadilan distributif harus diutamakan, dan eksploitasi dalam segala bentuk (riba, monopoli, tidak dibenarkan buruh) harus dihapuskan.

Penolakan terhadap positivisme ekonomi ini penting untuk dipahami dalam konteks kritik yang lebih luas terhadap ilmu ekonomi arus utama (mainstream economics) yang cenderung memisahkan analisis "positif" (apa yang terjadi) dari pertimbangan "normatif" (apa yang seharusnya terjadi). Baik ekonomi Islam maupun ekonomi Pancasila menolak perpecahan ini, dengan argumen bahwa setiap pilihan kebijakan ekonomi—bahkan yang tampak "teknis" seperti penetapan suku bunga atau kebijakan perdagangan—selalu mengandung konsekuensi distributif yang bersifat moral.

E. Perbedaan Epistemologis dan Cara Mengharmonikannya

Perbedaan mendasar terletak pada sumber otoritas: Pancasila bersandar pada konteks keagamaan sekuler-inklusif, sedangkan ekonomi Islam bersandar pada wahyu. Harmonisasi dilakukan melalui pendekatan maslahah mursalah—nilai-nilai syariat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang berlaku universal bagi seluruh warga negara, tanpa memaksakan simbol keagamaan formal.

Maslahah mursalah, sebagai metode penetapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umum tanpa dalil tekstual spesifik, memungkinkan nilai-nilai substantif syariat (keadilan, larangan eksploitasi, kesejahteraan) diadopsi ke dalam kebijakan publik tanpa harus disertai referensi keagamaan formal yang eksklusif. Pendekatan ini memungkinkan negara Pancasila yang berdasar pada konteks kebangsaan inklusif tetap dapat mengadopsi substansi nilai syariat—misalnya larangan riba diterjemahkan menjadi peraturan perbankan yang membatasi bunga eksploitatif dan mendorong skema bagi hasil, berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama.