Bab 9: Sistem Perdagangan Berkeadilan

 Bab 9: Sistem Perdagangan Berkeadilan

A. Perdagangan dalam Perspektif Pancasila dan Islam: Etika sebagai Pondasi

Perdagangan tidak boleh dilepaskan dari etika kejujuran, transparansi, dan saling ridha ('an taradhin), sebuah prinsip yang menuntut bahwa setiap transaksi harus dilandasi keralaan kedua belah pihak berdasarkan informasi yang setara.

B. Larangan Gharar, Maysir, dan Riba sebagai Landasan Perdagangan Sehat

Ketidakpastian berlebihan (gharar), spekulasi murni (maysir), dan bunga (riba) dilarang karena merusak keseimbangan dan keadilan transaksi—ketiganya secara struktural menghilangkan risiko secara tidak adil kepada pihak yang lebih lemah posisi tawarnya.

C. Daya Saing Nasional dan Kemandrian Perekonomian

Konsep izzah (kemuliaan/kedaulatan) dalam Islam relevan dengan cita-cita kemandirian ekonomi nasional—menolak kemandirian struktural pada kekuatan asing, sekaligus mendorong penguatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai dasar kedaulatan ekonomi.

D. Perdagangan Internasional: Neraca Keadilan

Kebijakan perdagangan internasional harus menyeimbangkan kepentingan nasional dengan maslahah ammah (kemaslahatan universal), menghindari proteksionisme sempit maupun liberalisasi tanpa batas—sebuah jalan tengah yang membutuhkan kalkulasi kebijakan yang cermat dan kontekstual.

E. Pasar dan Mekanisme Harga: Hisbah sebagai Instrumen Keadilan Pasar

Lembaga pengawas pasar (semacam hisbah) diperlukan untuk mencegah manipulasi harga dan penimbunan, memberikan preseden historis bagi otoritas pengawas pasar modern seperti KPPU di Indonesia.

F. ASEAN dan Perdagangan Global

Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia mengingat populasi Muslim terbesar dan posisi strategi di ASEAN, sebuah peluang yang memerlukan penguatan infrastruktur regulasi, sertifikasi halal, dan literasi keuangan syariah agar potensi tersebut terealisasi

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

# BAB 1: Hakikat Manusia dalam Sistem Ekonomi Pancasila dan Islam

### Penjelasan dari Nol — Seolah Baru Pertama Kali Dengar --- ## Mengapa Bab Ini Penting? Sebelum bicara soal uang, pasar, atau kebijakan ekonomi, setiap sistem ekonomi sebenarnya punya **asumsi dasar tentang manusia**: manusia itumakhluk seperti apa? Mementingkan diri sendiri atau juga peduli orang lain? Bebas sepenuhnya, atau punya tanggung jawab kepada Tuhan? Jawaban atas pertanyaan itu menentukan bentuk seluruh sistem ekonomi yang dibangun di atasnya. Bab ini membandingkan bagaimana **Pancasila** dan **Islam** menjawab pertanyaan itu, lalu mencari titik temunya. --- ## A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam Bayangkan (konvensionalkapitalisme) yang biasa dipelajari: manusia dianggap **objek sekaligus mesin penghitung ekonomi untung-rugi** — dia ada di dalam sistem hanya sebagai "pelaku pasar" yang mengejar kepuasan maksimal (memaksimalkan utilitas). Baik Pancasila maupun Islam menolak pandangan sesempit itu. Keduanya menempatkan manusia sebag...
Read more

BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI — Penjelasan

  Bab 2: Landasan Nilai dan Ideologi A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah Pancasila bukan sekedar dasar negara administratif, melainkan sebuah sistem nilai yang lahir dari pergumulan panjang bangsa Indonesia dengan realitas kemajemukan agama, adat, dan budaya. Kelima silanya membentuk satu kesatuan organik yang tidak dapat dipisahkan-pisahkan; masing-masing sila tidak berdiri sendiri sebagai butir moral yang lepas, melainkan saling menopang dalam satu bangunan filosofis yang disebut para pendiri bangsa sebagai weltanschauung —pandangan hidup yang menyeluruh. Dibandingkan dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat: menjaga agama/hifz al-din, jiwa/hifz al-nafs, akal/hifz al-'aql, keturunan/hifz al-nasl, dan harta/hifz al-mal), tampak keselarasan struktural yang kuat—keduanya mencakup pada perlindungan martabat manusia secara menyeluruh (holistik), bukan pada pertumbuhan ekonomi material semata. Keselarasan ini dapat ditelus...
Read more

Bab 11: Sistem Fiskal Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan

  Bab 11: Sistem Fiskal Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan A–B. Perbandingan dan Dualisme Kewajiban Fiskal Pajak (dharibah) dan zakat berjalan berdampingan sebagai dua jenis kewajiban fiskal dengan dasar filosofis yang berbeda namun tujuan yang selaras: pembiayaan kepentingan publik—pajak berbasis kontrak sosial kewarganegaraan, zakat berbasis kewajiban spiritual bagi umat Muslim yang mampu. C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik Konsep bait al-mal klasik menjadi preseden historis bagi pengelolaan APBN yang berorientasi pada keadilan, di mana pengeluaran negara diprioritaskan bagi kelompok yang paling membutuhkan sebelum kepentingan sektor lain. D–F. Instrumen Fiskal Integratif dan Reformasi Kombinasi pajak progresif dan zakat produktif ditawarkan sebagai solusi atas kemiskinan dan ketimpangan, menuju konstruksi sistem fiskal nasional berbasis nilai yang mewujudkan cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negeri yang makmur dan diridhai Tuhan)—sebuah visi fiskal yang me...
Read more